- Beranda
- Kabar Aktual
- Kabar Rakyat
- Politik
- Era Muslim
- Internasional
- Opini
- Tokoh
- Hasan Tiro
- Tgk Abdul Jalil Cot Plieng
- Daud Beureeueh
- Teuku Nyak Arief
- Abuya Muda Wali Al-Khalidy
- Teuku Umar
- Palinglima Polem
- Teuku Cik Ditiro
- Sunan Gresik dan Ampel
- Sunan Giri, Kalijaga Dan Sunan Muria
- Sunan Bonang, Gunung Jati, Kudus dan Sunan Drajat
- M.Yamin
- Buya Hamkia
- Soekarno
- W.R Supratman
- Ahmad Yani
- Wong Fei Hung
- Hasan Tiro
- TV Online
- Games
- Bukan Teladan
Raja Bahrain Umumkan Reformasi
Metrotvnews.com, Dubai: Raja Bahrain mengumumkan amandemen Undang-Undang Dasar mereka, Ahad (15/1). Amandemen memberi parlemen kekuasaan lebih untuk mengawasi pemerintah.
Namun pihak oposisi menyatakan itu jauh di bawah tuntutan demokrasi yang didesakkan dalam setahun demonstrasi di negara Teluk Arab itu. Pidato Raja Hamad bin Issa al-Khalifa tak menyingguh bentrok antara polisi dengan aktivis yang didominasi kelompok syiah.
Negara Teluk yang menjadi tempat pangkalan Kelima AS, dipandang AS dan Saudi Arabia sebagai sekutu kunci mereka dalam menghadapi kekuatan syiah non-Arab di Iran.
Amendemen yang meliputi hak bertanya kepada menteri dan mosi tak percaya kepada kabinet. Ini adalah hasil dialog nasional yang diogranisir Raja Hamad bin Isa Al Khalifa tahun kemarin, setelah pemerintah yang didominasi sunni menghancurkan gerakan prodemokrasi yang didominasi kaum syiah.
Partai oposisi utama Wefaq menarik diri dari dialog nasional itu dengan mengatakan itu tidak banyak menawarkan reformasi yang nyata.
Dalam pidatonya yang disiarkan televisi nasional, Raja mengatakan, "Demokrasi bukanlah sekadar aturan konstitusional dan legislatif, melainkan sebuah budaya dan praktik yang dipandu hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional."
Saeed Shehabi, seorang pemimpin oposisi yang berbasis di London, menulis di sebuah koran Inggris, 'Tidak pernah dalam sejarah, seorang diktator menjadi demokrat. Jadi, bagaimana bisa mengharapkan Al Khalifa berubah? Mereka mesti pergi."
Reuters melaporkan, para analis mengatakan bahwa kelompok garis keras dalam keluarga Khalifa yang didukung Saudi Arabia, berada di atas hukum dan menolak reformasi lebih jauh.(Ant/ICH)
Sumber: http://www.metrotvnews.com
Sumber Pic: http://www.antaranews.com
Namun pihak oposisi menyatakan itu jauh di bawah tuntutan demokrasi yang didesakkan dalam setahun demonstrasi di negara Teluk Arab itu. Pidato Raja Hamad bin Issa al-Khalifa tak menyingguh bentrok antara polisi dengan aktivis yang didominasi kelompok syiah.
Negara Teluk yang menjadi tempat pangkalan Kelima AS, dipandang AS dan Saudi Arabia sebagai sekutu kunci mereka dalam menghadapi kekuatan syiah non-Arab di Iran.
Amendemen yang meliputi hak bertanya kepada menteri dan mosi tak percaya kepada kabinet. Ini adalah hasil dialog nasional yang diogranisir Raja Hamad bin Isa Al Khalifa tahun kemarin, setelah pemerintah yang didominasi sunni menghancurkan gerakan prodemokrasi yang didominasi kaum syiah.
Partai oposisi utama Wefaq menarik diri dari dialog nasional itu dengan mengatakan itu tidak banyak menawarkan reformasi yang nyata.
Dalam pidatonya yang disiarkan televisi nasional, Raja mengatakan, "Demokrasi bukanlah sekadar aturan konstitusional dan legislatif, melainkan sebuah budaya dan praktik yang dipandu hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional."
Saeed Shehabi, seorang pemimpin oposisi yang berbasis di London, menulis di sebuah koran Inggris, 'Tidak pernah dalam sejarah, seorang diktator menjadi demokrat. Jadi, bagaimana bisa mengharapkan Al Khalifa berubah? Mereka mesti pergi."
Reuters melaporkan, para analis mengatakan bahwa kelompok garis keras dalam keluarga Khalifa yang didukung Saudi Arabia, berada di atas hukum dan menolak reformasi lebih jauh.(Ant/ICH)
Sumber: http://www.metrotvnews.com
Sumber Pic: http://www.antaranews.com